Polemik PKS dan Koalisi Prabowo, dari Status ‘Musuh Bersama’ Hingga Dilema Pragmatisme

Namun PKS mengendurkan citra itu, kata Buehler, sejak mereka meraih suara yang signifikan pada Pemilu 2004. PKS menolak dikaitkan dengan label “Islamisasi” dan secara terbuka menyatakan setia pada filosofi Pancasila.

Upaya memoderasi citra dan posisi itu dilakukan pula oleh PKS, menurut Buehler, dengan menanggalkan penolakan terhadap kepemimpinan perempuan.

PKS juga mulai menerima Muslim yang tidak memiliki latar belakang tarbiyah untuk menjadi anggota partai. Pada sejumlah Pilkada, PKS bahkan menyokong calon kepala daerah non-Muslim.

“Tidak masuk akal berbicara tentang hukum Islam ketika yang diinginkan masyarakat adalah pemerintahan yang baik,” begitu pernyataan seorang petinggi PKS pada tahun 2004 yang dikutip oleh Buehler.

Asrinaldi, pakar politik di Universitas Andalas, menyebut PKS, selain PDIP, kini diharapkan akan mengambil posisi di luar pemerintahan selama lima tahun ke depan. Salah satu alasannya, PKS dan PDIP memiliki pengalaman menjadi oposisi.

Dua partai ini, menurut Asrinaldi, berbeda dengan partai lain yang dengan mudah berganti-ganti sikap. Namun selain urusan perbedaan ideologi antarpartai, beban menanggung biaya operasional partai disebut Asrinaldi berpotensi mendorong PKS bergabung dengan Prabowo.

“Kalau bergabung ke pemerintahan, jelas PKS bisa menerapkan manifesto politik, lebih dikenali masyarakat, dan memperluas rekrutmen politik karena mereka akan tampak bekerja,” kata Asrinaldi.

“Ketika kader menjadi bagian dari pemerintah, akan ada insentif untuk partai, yang jumlahnya secara materi besar kalau diungkap oleh KPK dan kejaksaan.

“Anggota partai mereka, kalau menjadi bagian dari pemerintah dan duduk sebagai menteri, dia bisa melakukan konsolidasi kader daerah saat kunjungan kerja,” ujar Asrinaldi.

Di sisi lain, Asrinaldi menyebut posisi partai di luar pemerintahan bakal memicu sejumlah kerugian. Selain beban keuangan, partai oposisi juga akan dicap negatif oleh pemerintah.

“Ada narasi partai oposisi sebagai sebagai partai yang tidak mendukung pembangunan pemerintah—partai pengacau,” ujarnya.

Dalam situasi saat ini, menurut Asrinaldi, PKS dihadapkan pada pilihan yang problematis: pragmatis atau ideologis.

“Pragmatisme itu keuntungannya jangka pendek untuk mempersiapkan pencapaian pada pemilu berikutnya. Tapi PKS harus berpikir, apakah Pemilu 2029 merupakan tujuan akhir mereka?” ujarnya.

“Ini adalah dilema bagi partai politik seperti PKS,” kata Asrinaldi.

Apa perkembangan terkini?
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, berkata kepada wartawan, keputusan partainya akan diambil oleh Majelis Syura.

Sementara itu, Sekjen PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, menyebut partainya tengah menanti dialog formal bersama Prabowo.

Dia berkata, partainya menunggu Prabowo yang sebelumnya telah bertemu petinggi PKB dan Nasdem. Dua partai ini merapat ke koalisi Prabowo usai pertemuan tersebut.

“Kan sudah pada kebagian, tinggal PKS saja tidak kebagian,” ujarnya.

“Sudah dialog [tentang rencana pertemuan]. Tinggal diatur jadwalnya,” kata Al-Habsyi.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman, berharap Gelora dan PKS akan menemukan “titik temu” jika dua partai itu nantinya akan berada di barisan pendukung Prabowo.

Artikel ini telah tayang di BBC Indonesia dengan judul “Polemik PKS dan koalisi Prabowo, dari status ‘musuh bersama’ hingga dilema pragmatisme”

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari sukabumiNews.id. Mari bergabung di Grup Telegram “sukabumiNews Update”, caranya klik link https://t.me/sukabuminews, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.